PENTING….! SURAT EDARAN TERBARU DITJEN GTK TENTANG RASIO MINIMAL JUMLAH SISWA TERHADAP GURU

dapurguru.com – Tunjangan Sertifikasi Guru atau yang disebut dengan Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah tunjangan yang diberikan kepada pendidik / guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Salah satu hal penting yang menjadi salah satu syarat bagi guru penerima tunjangan profesi guru yang mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 2016/2017  yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ini terdapat pada pasal 17, yakni : Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya

Rasio siswa yang tertuang dalam PP 74 Tahun 2008 memuat hal jumlah guru dan siswa dalam satuan pendidikan sebagai syarat tunjangan profesi atau sertifikasi guru sebagai berikut:

PENTING....! SURAT EDARAN TERBARU DITJEN GTK TENTANG RASIO MINIMAL JUMLAH SISWA TERHADAP GURU

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru  Pasal  17  menetapkan bahwa  guru  tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut:
a.   untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b.   untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c.   untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d.   untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e.   untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f.    untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g.   untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h.   untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i.   untuk MAK atau yang sederajat 12:1.

Kebijakan Baru Rasio Jumlah Siswa Terhadap Guru Dari Ditjen GTK ini ditujukan bagi siapa saja yang membutuhkan, untuk digunakan sebagai referensi sesuai keperluan Seperti Akreditasi Sekolah untuk di lingkungan sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MA, MTS, MI, TK dan PAUD baik untuk Guru, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Osis, Pramuka, PMR, Wakasek Kurikulum, Sarana Prasarana, Kesiswaan, Bendahara dan Tenaga Tata Usaha, Bimbingan Konseling.

Sehingga dapat disimpulkan, guru akan tetap mendapatkan tunjangan profesi walaupun jumlah peserta didik dalam rombel-nya kurang dari rasio minimal dengan catatan rombel tersebut hanya terdiri dari 1 rombel dalam suatu kelas atau tidak dipecah / paralel. Akan tetapi jika rombel paralel (kelas yang sama lebih dari satu rombel) maka ketentuan rasio minimal jumlah peserta didik pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tetap harus memenuhi syarat minimal.

Kemenag Menunda Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah 2016

dapurguru.com – Kementerian Agama RI memutuskan untuk menunda pelaksanaan program sertifikasi bagi guru madrasah tahun ini. Padahal penyaringan calon guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi sudah ditetapkan.

Sebagaimana surat edaran yang dikeluarkan oleh direktorat pendidikan islam kemenag tanggal 10 Nopember 2016 bahwa dilakukan penundaan pelaksanaan sertifikasi guru madrasah tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran yang ada di kementerian akibat terjadinya penghematan secara nasional.

Insyaallah akan dilanjutkan pada 2017, demikian isi surat dari kemenag tersebut seperti dibawah ini.

Kemenag Menunda Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah 2016

Kemenag Menunda Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah 2016

Alhamdulillah… TPG Triwulan IV Cair Lebih Cepat

dapurguru.com – Tunjangan profesi guru (TPG) triwulan keempat dipercepat pencairannya. Mulai Senin (14/11) Kemendikbud mulai mencairkan TPG untuk guru-guru non PNS. Sementara alokasi TPG untuk guru PNS menjadi urusan pemerintah daerah.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, Kemendikbud memang sengaja mempercepat pencairan TPG.

Kemendikbud sejatinya bisa saja membayar TPG pada Desember nanti. Sebab pembayaran triwulan keempat ini untuk periode Oktober-Desember. Pejabat yang akrab disapa Pranata itu mengatakan khusus TPG untuk guru-guru non PNS uangnya ada di Kemendikbud.
’’Tahun ini anggarannya Rp 6 triliun,’’ katanya di Jakarta kemarin. Total anggaran itu dicairkan dalam empat gelombang, masing-masing sekitar Rp 1,5 triliun.

Pranata menuturkan Kemendikbud sengaja mempercepat pencairan TPG triwulan keempat. Alasannya adalah untuk menjadi percontohan bagi pemerintah kabupaten dan kota. Dia berharap pemda secepatnya memproses pencairan TPG triwulan ketiga untuk seluruh PNS yang berhak menerima.

Pejabat yang hobi makan durian itu menuturkan, pemerintah sudah menetapkan batas waktu pencairan TPG bagi guru PNS. Yakni sampai 16 Desember nanti. Dia berharap aturan itu ditepati oleh pemerintah daerah. Pranata mengatakan tahun ini anggaran TPG secara keseluruhan mencapai Rp 69 triliun.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji berharap pemda bisa mencontoh Kemendikbud. ’’Tetapi pengalaman yang sudah-sudah, pemda itu umumnya lambat mencairkan TPG,’’ paparnya. Diantara alasannya adalah ada pemda yang meminjam dulu anggaran TPG untuk keperluan lainnya. Apalagi tahun ini ada program penghematan anggaran.
Sumber : http://www.jpnn.com

Demikian Informasi sekilas, semoga bermanfaat. Jika ya.. tolong  bagikan ke rekan rekan guru yang lain dan silahkan bagikan info berikut ke facebook rekan rekan Guru , agar guru guru yang lain bisa menyimak berita ter-update dari dapurguru.com, sekian , salam terima kasih.

11 JAWABAN RESMI KEMENDIKBUD SEMUA TENTANG NUPTK 2016

dapurguru.com menginformasikan tentang masalah NUPTK yang sampai saat ini infonya sedang ditunggu oleh banyak guru. Inilah jawanam Kemendikbud.
Tanya (1):
Sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekjen Kemdikbud No. 029/A/LL/2016 tanggal 7 Januari 2016, tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Verval Data GTK dan NUPTK, apabila pengelola verval GTK sudah terdaftar, haruskah mendaftar kembali di www.sdm.data.kemdikbud.go.id ?
Jawab :
Operator sekolah dan operator Dinas Pendidikan Kab/Kota yang sudah terdaftar di www.sdm.data.kemdikbud.go.id tidak perlu melakukan registrasi ulang agar dapat melakukan operasional vervalGTK, namun bila oleh pimpinan ditunjuk operator yang lain untuk operasional vervalGTK maka operator yang ditunjuk harus registrasi baru dengan melampirkan SK Penugasan pengelolaan vervalGTK.

Tanya (2):
Kenapa upload dokumen dan Pasfoto GTK tidak bisa masuk?

Jawab :
Dokumen hasil scan harus berformat JPG/PNG dengan ukuran file kurang dari 1 MB. Sedangkan Pasfoto GTK berformat JPG/PNG dengan ukuran file kurang dari 200 KB.

Tanya (3) :
Bagaimana proses pengajuan NUPTK?

Jawab :
Dalam proses pengajuan NUPTK, operator sekolah tidak lagi mengajukan NUPTK untuk setiap GTK. Operator sekolah cukup melihat daftar Calon Penerima NUPTK melalui Aplikasi VervalGTK. Selanjutnya operator sekolah melampirkan scan dokumen asli (stempel basah) yang menjadi persyaratan penerbitan NUPTK. Persyaratan yang dikirim oleh operator sekolah akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Ditjend GTK. Setelah lolos verifikasi dokumen persyaratan, PDSPK menerbitkan NUPTK. Operator sekolah dapat melihat sejauh mana proses pengajuan NUPTK melalui aplikasi VervalGTK di status pengajuan.

Tanya(4) :
Sekarang penerbitan NUPTK oleh PDSPK, apa saja syarat-syarat untuk pengajuan NUPTK?

Jawab :
Syarat pengajuan NUPTK mengacu surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjend GTK No. 14652/B.B2/PR/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal di Tahun 2016. Adapun syarat dan ketentuan penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan selengkapnya dapat dilihat pada Mekanisme, Syarat dan Ketentuan Penerbitan/Penonaktifan NUPTK website kemendikbud.
Tanya (5) :
Bagaimana penerbitan NUPTK bagi yang non PNS?

justify;”>
Jawab :
Syarat pengajuan NUPTK mengacu surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjend GTK No. 14652/B.B2/PR/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal di Tahun 2016. Adapun syarat dan ketentuan penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan selengkapnya dapat dilihat pada Mekanisme, Syarat dan Ketentuan Penerbitan/Penonaktifan NUPTK website kemendikbud.
Tanya (6) :
Bagaimana cara verval GTK?

Jawab :
Verval GTK hanya dapat dilakukan oleh Operator Sekolah, operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan operator Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Selengkapnya, cara verval GTK dapat dilihat di Panduan Aplikasi Verval GTK.

Tanya (7) :
Bagaimana cara memperbaiki data GTK yang tanggal lahirnya salah, sedangkan di dapodik sudah terkunci?

Jawab :
Perbaikan data GTK (nama, tempat lahir, tanggal lahir, ibu kandung, NIK, dan jenis kelamin) dapat dilakukan melalui Aplikasi Verval GTK. Pengajuan perubahan data GTK hanya dapat dilakukan oleh operator sekolah.

Tanya (8) :
Untuk verval GTK dilakukan oleh operator sekolah atau operator Dinas?

Jawab : Verval GTK dapat dilakukan oleh Operator Sekolah maupun Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan hak akses yang berbeda.

Tanya (9) :
PADAMU kan udah ditutup, lalu yang jadi pertanyaan – Untuk GTK Non PNS, bagaimana cara register agar terdaftar menjadi GTK resmi Kemdikbud. Apakah cukup hanya mengandalkan DAPODIK?

Jawab : Ya, oleh karena itu operator sekolah harus meng-entri-kan data PTK di Dapodik dengan benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Tanya (10) :
Untuk GTK gimana nih? Kapan bisa dengan mudah dapat NUPTK, terus NUPTK yg sudah di keluarkan oleh PADAMUNEGERI gimana statusnya di PDSPK?

Jawab :
Data hasil penjaringan yang dilakukan oleh Aplikasi PADAMUNEGERI, oleh Ditjen GTK sudah dilakukan rekonsiliasi data antara data GTK di DAPODIK dan data GTK di PADAMUNEGERI. Hasil dari rekonsiliasi data tersebut menjadi data arsip GTK di PDSPK.

Tanya (11) :
Bagaimana cara penonaktifan NUPTK?

Jawab :
Penonaktifan NUPTK dilakukan atas permintaan GTK yang bersangkutan. GTK mengajukan penonaktifan NUPTK ke Sekolah. Sekolah membuat Surat Keterangan Penonaktifan NUPTK atas persetujuan Kepala Sekolah. Selanjutnya, Sekolah megirimkan Surat Keterangan Penonaktifan NUPTK ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diteruskan ke PDSPK. Mekanisme Penonaktifan NUPTK Kependidikan selengkapnya dapat dilihat pada Mekanisme, Syarat dan Ketentuan Penerbitan/Penonaktifan NUPTK website kemendikbud.
http://gtk.data.kemdikbud.go.id/

Mendikbud : Guru di Sekolah 40 Jam, PGRI Mendukung dengan Catatan …

dapurguru.com – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) tidak mempermasalahkan penambahan jam kerja guru di sekolah. Mereka menerima jika jam kerja menjadi 40 jam, dengan catatan, pengaturan tugas dan kewajiban guru harus jelas.

“Kalau PGRI tidak mempersoalkan jam kerja 40 jam di sekolah. Delapan jam sehari dalam lima hari?,” kata Plt Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi saat dihubungi JPNN, Rabu (9/11).

Dia? mengungkapkan, bila guru diwajibkan kerja 40 jam, pengaturan tugas dan kewajiban guru harus diatur jelas. Karena guru tidak hanya mengajar tapi juga mengerjakan tugas administrasi.