Kemenag Menunda Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah 2016

dapurguru.com – Kementerian Agama RI memutuskan untuk menunda pelaksanaan program sertifikasi bagi guru madrasah tahun ini. Padahal penyaringan calon guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi sudah ditetapkan.

Sebagaimana surat edaran yang dikeluarkan oleh direktorat pendidikan islam kemenag tanggal 10 Nopember 2016 bahwa dilakukan penundaan pelaksanaan sertifikasi guru madrasah tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran yang ada di kementerian akibat terjadinya penghematan secara nasional.

Insyaallah akan dilanjutkan pada 2017, demikian isi surat dari kemenag tersebut seperti dibawah ini.

Kemenag Menunda Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah 2016

Kemenag Menunda Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah 2016

Kabar Gembira : Tunjangan Guru Honorer Madrasah Cair Oktober 2016

dapurguru.com – Guru-guru honorer madrasah di Jawa Barat yang sudah memiliki Surat Keputusan Inpassing, dipastikan bulan Oktober ini akan menerima rapel 6 bulan tunjangan fungsional tahun 2015. Tunjangan yang sama untuk 6 bulan berikutnya tahun 2015 juga dipastikan akan dibayarkan pemerintah pada 2016.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Jawa Barat Heri Purnama.

Selain itu, ujarnya, tunjangan sertifikasi guru honorer madrasah di Jabar terhutang dari Agustus sampai Desember 2015 juga akan dibayarkan pemerintah tahun 2016.

“Itu sudah dijanjikan dan dipastikan pula oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,” ujarnya seraya mengapresiasi Kepala Kanwil Kemenag Jabar Bukhori dan jajarannya yang telah memperjuangkan cairnya tunjangan-tunjangan bagi para guru honorer madrasah tersebut.

Jumlah guru madrasah di Jawa Barat terdata sementara mencapai sekitar 150.000 orang. Sebagian besar di antaranya berstatus tenaga honorer atau non-Pegawai Negeri Sipil.

Dari kisaran jumlah tersebut, guru madrasah yang sudah memiliki SK inpassing sementara ini baru mencapai sekira 16.000 orang. Sekitar 30.000 orang baru memiliki sertifikasi dan sekitar 50.000 orang baru memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dengan honor bulanan hanya Rp 250.000.

Selebihnya merupakan tenaga honorer yang baru tercacat dan mendapat honor alakadarnya di internal sekolah tempat mereka mengajar.

Inpassing adalah surat keputusan yang diterbitkan pemerintah dalam rangka kesetaraaan guru bukan PNS. “SK inpassing bagi guru-guru honorer madrasah yang telah memenuhi persyaratannya ditetapkan dan dikeluarkan pemerintah melalui Direktur Jenderal Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Republiik Indonesia,” kata Heri Purnama.

Diterangkan Heri, setiap guru honorer madrasah yang telah memiliki SK inpassing berhak menerima tunjangan fungsional setara gaji guru bersatus PNS. Besarannya bergantung golongan SK inpasing masing-masing.
sumber : http://www.pikiran-rakyat.com

Alokasi Terbatas, Tunjangan Guru Agama Masih Kurang

Dapurguru.com — Jajaran Kementerian Agama (Kemenag) RI, mengakui jika alokasi anggaran untuk membayar tunjangan guru agama non Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun anggaran 2016 ini masih sangat kurang.

“Kami bersama Komisi VIII DPR terus berjuang untuk bisa membayarkan tunjangan guru non PNS yang mengalami banyak hambatan. Itu terjadi karena jumlah guru agama non PNS sangat besar dibandingkan jumlah alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini akan kita cari solusinya,” kata Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.

Lukman mengatakan, sebagian tunjangan guru agama non PNS telah dibayarkan secara bertahap, walaupun diketahui belum sepenuhnya terbayarkan karena alokasi anggaran yang tidak memadai.

Orang pertama di Kemenag RI ini yang ikut melantik Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) wilayah Sulbar, diharapkan mampu menjadi jembatan jika terjadi keluhan bagi guru-guru agama yang ada di daerah.

Rahasia Jago Menulis Artikel Dalam 7 Hari (Kursus Menulis Artikel Online)

 Baca JuGa : Dana tunjangan tak kunjung cair

“Kita patut bersyukur karena PGMI Sulbar telah dikukuhkan. Kita berharap, teman-teman pengurus mampu akomodatif menampung aspirasi guru-guru agama yang ada di daerah,” harap Lukman.

Ia menyatakan, aspirasi para guru-guru agama di daerah dapat disampaikan langsung ke Kemenag pusat untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ada.

bACa jUgA : kemenag evaluasi sertifikasi

Sehingga Lukman berharap, alokasi anggaran untuk tunjangan guru agama yang belum terelesaikan atau terbayarkan tahun ini, bisa ditunaikan pada tahun berikutnya.

“Tunjangan yang belum terbayarkan itu beraneka ragam mulai dari tunjangan profesi, sertifikasi, inpassing yang tidak bisa dibayarkan akibat tidak ada anggaran,” jelasnya.
Sumber :<Antara> dan <REPUBLIKA.CO.ID>

Tidak Bisa Ikut PLPG Bagi Guru SK Yayasan 2014 Kemenag

Dapurguru.com–Bagi guru non sertifikasi yang mempunyai SK pengangkatan dari yayasan sebagai tenaga pendidik sebelum tahun 2005 dipastikan tidak bisa mengikuti Pelatihan Profesi Guru (PLPG).

”Jadi, yang bisa mengikuti PLPG untuk mendapatkan sertifikasi itu adalah guru yang SK yayawan minimalnya tahun 2005-2015,” kata Kasi Pendma Kantor Kemenag Sumenep H Rifa’i Hasyim.

Menurutnya, saat ini ini guru yang telah mendapatkan dana sertifikasi non PNS sebanyak 3322 orang, sedangkan dari kalangan PNS sebanyak 382 orang dari total jumlah guru sekitar 11 ribu lebih. Baik yang mengara ditingkat RA, MI, MTs, mapun MA.

”Kalau non PNS lumayan banyak yang belum bersertifikasi, tapi kalau PNS sudah sedikit,” kata Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) kantor Kemenag Sumenep H Rifa’i Hasyim kemarin.

Menurutnya, salah satu faktor ribuan belum mengikuti PLG itu karena banyaknya guru yang tidak memiliki surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga pendidik dari Yayasan sebelum tahun 2005. Selian itu banyaknya tenaga pendidik belum sarjana. Karena sarjana menjadi sayrat utama bagi guru yang hendak mengikuti PLPG.

Sedangkanya bagi guru non sarjana bisa mengikuti PLPG dengan syarat berumur minimal 51 tahun saat mengikuti PLG dan masa kerjanya minimal sebanyak 20 tahun.

Syaratnya Bagi SK Guru Tahun 2004

Meskipun pemerintah ’melarang’ semua guru swasta yang mendapatkan SK sebelum tahun 2005 untuk mengikuti Pelatihan Latihan Profesi Guru (PLPG), namun guru yang SK nya sebelum tahun 2005 tidak perlu cemas. Pasalnya, pemerintah akan memberikan tunjangan seperti layaknya guru sertifikasi.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep, H Rifa’i Hasyim menjelaskan, meskipun tidak bisa mengikuti PLPG semua guru swasta bisa mendapatkan tunjangan layaknya guru sertifikasi asalkan bisa memenuhi persyaratan.

Syaratnya, guru yang SK yayasan sebelum akhir Desember 2015 harus mengikuti program Pelatihan Profesi Guru (PPG). Program tersebut dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi (PT) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sementara syarat untuk mengikuti program tersebut, guru harus memiliki SK sebelum tahun 2005, Sarjana Pendidikan, atau memilikli Akta IV.

”Jika lulus nantinya juga mendapatkan tunjangan layaknya sertifikasi,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan (PMK) setiap guru sertifikasi non PNS setiap bulan mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1,5 juta. Sedangkan PNS mendapatakan tunjangan sebesar satu kali gaji sesuai pangkat yang disandangnya.

“Jumlah guru di kabupaten ujung timur pulau madura terdapat sebanyak 7296 dari jumlah guru sebanyak 11 ribu yang belum menyandang predikat sertifikasi,” ujarnya.

Saat ini jumlah guru non pegawai negeri sipil (PNS) yang telah lulus Pelatihan Profesi Guru (PLPG) sebanyak 3322 orang, sedangkan dari kalangan PNS sebanyak 382 orang dari total jumlah guru sekitar 11 ribu lebih. Baik yang mengara ditingkat RA, MI, MTs, mapun MA.

Sumber : http://newsmadura.com